Amprokan: Mendobrak Birokrasi

Gegap –gempita Amprokan Blogger di Bekasi yang baru berlalu masih jelas di ingatan saya. Saya sendiri heran mengapa saya bisa sampai mengikuti acara tersebut. Februari 2010, diawali niat menggiatkan lagi aktivitas ngeblog setelah sekian lama hiatus, saya lalu tidak sengaja menemukan Komunitas Blogger Bekasi dan secara kebetulan pula Be-Blog akan mengadakan perhelatan akbar. Maka saya pun memutuskan untuk ikutan. Ada beberapa poin yang ingin saya refleksikan di sini:

Sarasehan

Setelah gagal mengikuti kegiatan Anjangsana karena ada acara lain yang tidak bisa ditinggal, saya menyusul malam harinya ke Rumah Dinas Walikota Bekasi. Rundown acara yang Panitia kirimkan sebelumnya menyebut acara dimulai jam 19.30; dan perkiraan saya tepat, acara dimulai telat! Saya tidak ingin menyalahkan siapa pun; saya rasanya maklum karena membayangkan seharian para peserta sudah lelah berjalan-jalan dan butuh waktu rehat.  Namun ketika acara mulai, suasana protokoler formal nan maha agung sudah terasa. Saya memandang sekeliling dan melihat gerombolan anak-anak muda yang pada dasarnya bebas dan ogah diatur itu duduk lengket di kursinya masing-masing. Belakangan setelah membaca ulasan para blogger lain, saya pun mengetahui kisah perubahan protokoler yang memusingkan panitia tersebut. Belum lagi posisi panggung yang jauh dari kesan ramah membuat kekakuan tidak dapat dipecahkan meski sudah diguncang dengan acara hiburan (pengecualian pada waktu Jelly Tobing tampil dan para blogger joget di bawah panggung). Komentar seorang panitia jujur terdengar, “Semoga besok pagi kita bisa lebih enak ngatur acara.”

Setelah lama menunggu akhirnya Midnight Talkshow dimulai. Inilah acara yang paling menarik karena membuka banyak wawasan. Saya yang dulu biasa ngeblog untuk curhat menjadi tertantang untuk menjadikan aktivitas blogging menjadi bermanfaat melalui tulisan yang bermutu. Tantangan bagi blogger untuk menerbitkan buku juga menarik; hal ini memang membuat seorang peserta mengernyitkan dahi dan berkomentar bahwa blogger seharusnya tidak diatur (komentar yang jujur). Menurut pandangan saya, seorang blogger memang tidak boleh dikungkung kebebasannya, namun di  sisi lain ada pula norma yang berlaku dalam dunia penerbitan apabila si blogger tersebut ingin ikut terjun. Kepatuhan terhadap tata bahasa yang baik serta pengamatan terhadap minat pembaca juga mesti menjadi pertimbangan. Kemampuan penyesuaian ini akan menunjukkan kedewasaan si blogger tersebut dalam berkiprah di dunia tulis-menulis yang lain selain blogging.

Secara keseluruhan, saya menilai sarasehan ini lancar. Belum dapat dikatakan sukses karena birokrasi dan protokoler masih menunjukkan jumawanya. Ini menjadi catatan saya bahwa budaya dalam administrasi kota Bekasi masih belum banyak berubah.

Seminar

Acara di hari Minggu ini cuma saya ikuti setengah hari karena saya mesti ke gereja. Saya cuma ikut sesi pertama. Saya merasa bahwa sesi pagi cukup menarik meski tidak banyak yang dapat saya catat. Sayangnya saya tidak ikut sesi kedua, karena begitu seorang panitia mengirimkan materi presentasi Bupati Sragen melalui email, saya terhenyak. Layaklah bila Kabupaten Sragen dijadikan pilot project e-government di Indonesia. Beragam inovasi yang dilakukan oleh pemkab Sragen terlihat jitu dalam memotong jalur birokrasi antara warga dengan institusi pelayanan publik. Memang saya rada bingung juga akan beberapa fasilitasnya, misalnya apakah relevan layanan video conference bagi kegiatan administrasi pemkab? Lalu berapa total biayanya? Namun meski saya yakin langkah Bupati itu menuai resistensi di sana-sini oleh karena biaya yang tidak sedikit, saya beranggapan bahwa ongkos itu perlu dan wajar untuk dikeluarkan demi kelancaran administrasi pemerintahan yang akuntabel.

Bagaimana dengan Bekasi? Meski pemaparan Ibu Nelly menunjukkan bahwa pemkot kita sudah pula menunjukkan geliatnya, saya melihat bahwa pemanfaatan IT dalam administrasi pemerintahan masih belum banyak memberi manfaat bagi warga. Pelayanan publik masih berjalan sendiri-sendiri dan belum banyak didelegasikan ke kantor kecamatan atau kelurahan. Saya contohnya, untuk mengurus KTP mesti ke Kecamatan di Rawa Lumbu, urus PPh ke KPP Pratama Bekasi Selatan, urus SIM ke Samsat; jarak ketiga kantor tersebut sangat berjauhan dan memakan ongkos yang tidak sedikit untuk menyambanginya dari rumah. Menurut saya, warga Bekasi yang berdampingan dengan Jakarta ini sudah banyak melek internet; program edukasi memang harus namun tidak perlu terlalu bertele-tele. Pemkot tidak perlu ragu memindahkan layanannya ke internet guna kepentingan warga. Tidak perlulah kita memikirkan apakah warga nanti mengerti menggunakannya atau tidak. Internet zaman sekarang praktis sudah menjadi kebutuhan; kepentingan pemerintah membangun sistem TI sama tingginya dengan membangun (memperbaiki) jalan.

Catatan Akhir

Salut untuk Be-Blog! Be-Blog berani untuk tidak “bermain aman” dengan cara berkoar-koar tentang perlunya peningkatan layanan e-government di fora luar; Be-Blog justru berbicara langsung dengan yang punya pemerintahan dan menjadikan event Amprokan sebagai legitimasi suara warga. Memang, budaya administrasi dan birokrasi di Bekasi masih belum berubah, namun Be-Blog mampu membuka mata para birokrat tersebut untuk segera berbenah. Melalui Amprokan, saya menyaksikan bahwa rakyat pun mampu “berdemontrasi” dengan cara yang santun dan elegan.

Advertisement